Kisah Penjual Kaos Musiman Sukses Menjual 1.350 Kaos Asian Games

BI Katakan Pemicu Utang Luar Negeri per April Tumbuh Melambat

, Jakarta - Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri atau ULN Indonesia di akhir April 2018 tumbuh melambat. ULN Indonesia di akhir April 2018 tertera sebesar US$ 356,9 miliar. Jumlahnya itu terbagi dalam utang pemerintah serta bank sentra sebesar US$ 183,8 serta utang swasta terhitung Tubuh Usaha Punya Negara (BUMN) sebesar US$ 173,1 miliar.

ULN Indonesia tumbuh 7,6 % (yoy) di akhir April 2018, melambat dibanding dengan 8,8 % (yoy) pada bulan awalnya, kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Agusman Zainal dalam info tercatat, Kamis, 21 Juni 2018.

Menurut Agusman, perlambatan ini berlangsung pada ULN bidang pemerintah, atau ULN bidang swasta. Ini tunjukkan keyakinan investor asing pada pengendalian fiskal serta pasar Surat Bernilai Negara (SBN) Indonesia masih lumayan tinggi ditengah-tengah desakan likuiditas global.

Pada bulan April 2018 pemerintah sudah menerbitkan SUN dalam mata uang dolar AS serta Euro (global bonds) dengan format SEC-Registered Shelf yang sangat mungkin pemerintah menerbitkan obligasi di pasar modal kapan juga waktu diperlukan.

Agusman menjelaskan penerbitan global bonds ini manfaatkan momen positif kenaikan rangking utang Indonesia oleh Moody’s pada tanggal 13 April 2018 dari Baa3 (positif) jadi Baa2 (stable), di samping membaiknya keadaan makro ekonomi pada awal April.

Pada April 2018 ada pelunasan utang serta pelepasan SBN domestik oleh investor asing, pascakenaikan Fed Fund Rate akhir Maret 2018. Dengan perubahan itu, ULN pemerintah pada April 2018 tumbuh melambat dibanding dengan perkembangan bulan awalnya jadi sebesar 180,5 miliar dolar AS, kata Agusman.

Mengenai utang pemerintah itu terdiri dari SBN (SUN serta SBSN/Sukuk Negara) yang dipunyai oleh nonresiden sebesar US$ 125,1 miliar serta utang dari kreditur asing sebesar US$ 55,4 miliar. Agusman menjelaskan pengendalian ULN dengan profesional serta bertanggungjawab dikerjakan Pemerintah dengan berkelanjutan untuk jaga sustainabilitas fiskal.

Menurut Agusman, ULN swasta tumbuh melambat khususnya dikuasai oleh ULN bidang pertambangan, bidang industri pemrosesan, serta bidang layanan keuangan. Dengan tahunan, perkembangan ULN ke-3 bidang itu pada April 2018 semasing sebesar 2,1 %, 4,3 %, serta 2,1 %, lebih rendah dibanding dengan perkembangan pada bulan awalnya.

Agusman menjelaskan perkembangan ULN bidang penyediaan listrik, gas, serta uap atau air panas (LGA) alami penambahan dibanding dengan perkembangan bulan awalnya. Pangsa ULN ke empat bidang itu pada keseluruhan ULN swasta sampai 72,4 %, relatif sama juga dengan pangsa pada era sebelumnya. Perubahan ULN Indonesia pada April 2018 masih teratasi dengan susunan yang sehat, katanya.

Susunan yang sehat itu, kata Agusman, tercermin dari rasio ULN Indonesia pada Produk Domestik Bruto (PDB) di akhir April 2018 yang tertera konstan di rata-rata 34 %. Rasio itu masih lebih baik dibanding dengan rata-rata negara peers. Negara peers ialah negara dengan grade sama dengan atau double B.

Agusman menjelaskan berdasar periode waktu, susunan ULN Indonesia di akhir April 2018 masih didominasi ULN berjangka panjang yang mempunyai pangsa 86,7 % dari keseluruhan ULN. Menurut Agusman Bank Indonesia bekerjasama dengan pemerintah terus memonitor perubahan ULN dari sekian waktu untuk memaksimalkan peranan utang luar negeri dalam memberi dukungan pembiayaan pembangunan, tanpa ada memunculkan efek yang bisa mengubah kestabilan perekonomian.

"

Kasus Skimming Apa Bedanya Kartu Chip dengan Magnetic Stripe_

Pengusaha Setuju Libur Panjang Lebaran 2018 Ditelaah Ulang

, Jakarta - Asosiasi Entrepreneur Indonesia menyongsong baik ketetapan pemerintah yang akan mengevaluasi kembali masalah libur panjang Lebaran 2018. Menurut Ketua Umum APINDO Hariyadi Sukamdani, waktu libur Lebaran, yang awalnya disetujui sepuluh hari, pantas disingkat.

“Justru kami benar-benar menyarankan ketetapan cuti itu dilihat lagi sebab libur empat hari saja cukup sudah, yaitu dua hari sebelum dan setelah Lebaran, seperti beberapa tahun awalnya,” tuturnya saat dihubungi Tempo pada Selasa, 1 Mei 2018.

Hariyadi menjelaskan waktu libur yang begitu panjang akan bikin rugi beberapa entrepreneur. Pertama, semakin panjang libur, semakin banyak juga penambahan ongkos produksi, khususnya export. Hal tersebut berkaitan dengan agenda pemuatan barang ke kapal yang perlu sesuai agenda.

“Kalau ada penambahan libur, jadi mengacaukan semua,” sebut Hariyadi.

Diluar itu, kata Hariyadi, produktivitas perusahaan akan terhalang panjangnya waktu cuti bersamanya. Hariyadi menyentuh masalah karyawan yang terpaksa harus ambil jatah cuti karena ketetapan itu.

“Kan namanya jika kebanyakan orang libur, harus harus diambil, walau sebenarnya satu tahun mereka hanya mendapatkan 12 hari cuti, jadi automatis terpotong tujuh hari,” katanya.

Awalnya, Menteri Pemanfaatan Perangkat Negara serta Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur menjelaskan pemerintah merencanakan menilai kembali libur panjang Lebaran 2018. Awalnya, cuti bersama dengan Lebaran 2018 disetujui 10 hari. Tidak hanya oleh Menteri PAN-RB, cuti Lebaran 2018 akan diulas bersama dengan Menteri Agama serta Menteri Ketenagakerjaan. Ia belum ingin menjelaskan apa rapat akan menggagalkan atau melanjutkan cuti bersama dengan yang sudah ditetapkan beberapa minggu kemarin.

Belum ditetapkan, tetapi ini ingin dirapatkan, tuturnya di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin, 30 April 2018.

"

UU Ini Ganjal Ali Mochtar Ngabalin jadi Komisaris BUMN dan Nyaleg

Saran Wamen ESDM Arcandra Tahar untuk Pertamina Atur Blok Rokan

, Jakarta - Wakil Menteri Daya serta Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar menjelaskan proposal pengendalian Blok Rokan dari PT Pertamina (persero) tambah lebih baik daripada Chevron Pacific Indonesia. Berikut salah satunya fakta pada akhirnya tempat eksploitasi minyak serta gas, Blok Rokan di Riau, sah diberikan ke Pertamina pada Selasa malam, 31 Agustus 2018.

Simak juga: ESDM: Pertamina Atur Blok Rokan Tidak Pengaruhi Project IDD Pertimbangannya ialah rasionalitas, bukan emosi, kata Arcandra dalam acara Gas Indonesia Summit & Exhibition di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Rabu, 1 Agustus 2018.

Awalnya, Arcandra mengemukakan jika Pertamina sah jadi pengelola Blok Rokan sebab sudah penuhi beberapa persyaratan yang diisyaratkan oleh Kementerian ESDM. Salah satunya dari mulai bagian signature bonus, firm working commitment sampai lima tahun ke depan, keinginan diskresi pada menteri, sampai dari bagian penerimaan negara.

Semua, dari empat itu, Pertamina memberi angka yang tambah lebih dari Chevron. Rasionalitas dengan komersial, katanya.

Walaupun jadi pengelola sah, pemerintah masih merekomendasikan Pertamina untuk menggandeng perusahaan tersendiri jadi partner. Maksudnya supaya Pertamina masih dapat jaga level produksi di salah satunya blok minyak paling besar di Indonesia itu. Kami merekomendasikan untuk cari mitra di bagian oil and gas yang dapat tingkatkan produksi, katanya.

Pemerintah, kata Arcandra, tidak memberi ketentuan yang susah buat Pertamina untuk pilih siapa yang akan digandeng. Seandainya, produksi dapat terus dipertahankan di level rata-rata sekarang yakni 200 ribu BOPD untuk minyak serta 24,26 MMSCFD untuk gas. Kami berikan pada Pertamina, katanya.

Pemerintah juga tidak tuntut perusahaan yang digandeng Pertamina ialah perusahaan pengelola awalnya yakni Chevron. Yang pasti, katanya, pemerintah sudah menyerahkan seutuhnya Blok Rokan pada Pertamina serta 10 % hak Tubuh Usaha Punya Wilayah (BUMD) di dalamnya. Bekasnya itu ialah tindakan korporasi pertamina, kata Arcandra.

"

Utang Jatuh Tempo di 2019 Rp 409 T Sri Mulyani_Agak Berat

Tunggak Pembayaran Klaim, Berdikari Insurance Diadukan ke OJK

, Jakarta - Perusahaan layanan logistik asal Surabaya, PT Trans Mikael Sejahtera, minta Otoritas Layanan Keuangan (OJK) tindak tegas PT Berdikari Insurance yang sudah menunggak pembayaran klaim asuransi sepanjang dua tahun.

Kami mengharap OJK menolong mengakhiri persoalan ini sebab punya potensi jadi preseden jelek, kata Direktur Penting PT Trans Mikael Sejahtera Tan Mikael Setiawan, dalam info resminya, Rabu, 9 Agustus 2017.

Persoalan yang berlangsung di antara PT Trans Mikael Sejahtera serta Berdikari Insurance berawal pada 2015. Kuasa hukum PT Trans Mikael Sejahtera, Johan Avie, menyebutkan client-nya mengasuransikan kargo pada PT Berdikari Insurance pada 31 Agustus 2015.

Pada 2 September 2015, kapal motor Meratus Banjar 2, yang bawa kargo itu, terbenam sebab kecolongan katup penting, hingga air masuk lewat rumah saringan serta membanjiri ruangan mesin.

PT Trans Mikael Sejahtera, Johan meneruskan, minta pertanggungjawaban klaim dari Berdikari Insurance. Perusahaan mendapatkan analisa serta penilaian dari team adjuster yang mengatakan kerugian yang bisa diklaim sebesar Rp 1,7 miliar.

Johan menjelaskan client-nya sampai sekarang baru terima pembayaran step pertama. Kami mengharap OJK memerhatikan masalah ini sebab dengan materiil, client kami alami kerugian sampai Rp 5 miliar, katanya.

Mikael sendiri akui telah memberikan laporan persoalan itu pada OJK cabang Surabaya sekitar 2x, yakni pada 5 Maret serta 20 Juli 2017. Sebab belumlah ada tanggapan positif, dia melapor pada OJK pusat.

Mikael menjelaskan perusahaannya alami masalah dalam neraca keuangan atas keterlambatan pembayaran klaim asuransi. Walau sebenarnya pencairan klaim itu gagasannya akan dipakai untuk tutup kerugian dari momen tenggelamnya kargo perusahaan. Kami aktor usaha benar-benar dirugikan dengan persoalan ini, katanya.

FRISKI RIANA

"

Garamnya Disegel Sumatraco Terancam Tak Berproduksi

Amnesti Pajak Akan Selesai, Periode Intimidasi Selekasnya Diterapkan

, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memaksimalkan program amnesti pajak atau tax amnesty yang akan selesai pada 31 Maret 2017. Periode pertama kami menyarankan, periode ke-2 kami memperingatkan, periode ke-3 kami meneror jika ada yang tidak turut, tutur Direktur Penyuluhan, Service, serta Jalinan Warga DJP, Hestu Yoga Saksama, di Hotel Mercure, Jakarta, Rabu, 8 Maret 2017.

Yoga menerangkan, Direktorat Jenderal Pajak sedang mengumpulkan data serta info dan kontrol buat Harus Pajak (WP) yang belum taat atau meremehkan tax amnesty. Ini sesuai Klausal 18 Undang-Undang Tax Amnesty.

Saat program tax amnesty, DJP akan berubah konsentrasi pada pengusutan WP baik tubuh atau orang pribadi yang tidak turut program itu atau yang turut tetapi tidak memberikan laporan semua hartanya.

Petugas pemeriksa, kata Yoga, akan ditambah 2x lipat dengan meningkatkan personil dari akun representative (AR). Regulasinya makin sederhana, jika ada harta serta belum turut tax amnesty akan dipakai pajak pendapatan dengan biaya normal, katanya.

Yoga menjelaskan, dari keseluruhan masyarakat Indonesia sekitar 250 juta orang, semestinya ada seputar 50 juta orang yang mempunyai Nomor Inti Harus Pajak (NPWP). Tetapi, sekarang jumlahnya masyarakat yang mempunyai NPWP baru sekitar 32 juta WP serta dari jumlahnya itu yang memberikan laporan SPT baru sekitar 12 juta WP.

Sekarang keseluruhan WP yang sudah berperan serta dalam program tax amnesty telah sampai 700 ribu. Yoga ingin masalah pajak berlaku adil. WP yang taat turut program tax amnesty mendapatkan kemudahan.Sedang harus pajak yang tidak berperan serta serta diketemukan ada harta yang belum diadukan akan dikasih sangsi.

Ada permasalahan kepatuhan yang hadapi masa keterbukaan info, katanya. Yakni berkaitan dengan Automatic Exchange of Tax Information (AEOI) yang akan mulai diterapkan pada September 2018.

Menurut Yoga, pemerintah mempunyai dua pilihan dalam menyambut ketentuan AEOI itu, yakni langsung lakukan penegakan hukum atau memperantainya dengan memberikan peluang tax amnesty.

Lebih penting , Yoga mengutamakan arah dari tax amnesty untuk tingkatkan basis perpajakan Indonesia sekarang. Kami lihat ini belum digunakan dengan optimal, hingga diingatkan untuk manfaatkan peluang sebulan ini.'

GHOIDA RAHMAH

"

Kasus Pajak Google Sri Mulyani_Negosiasi Awal 2017

Garuda Indonesia Siap Alihkan Penerbangan Jakarta-London ke Paris

, Jakarta - Maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. siap mengubah rute penerbangan langsung Jakarta-London, Inggris, ke Jakarta-Paris, Prancis. Gagasan itu diambil perusahaan buat cari pasar serta ceruk keuntungan yang semakin besar.

Sampai kini, profitabilitas penerbangan Jakarta-London memang tidak baik semenjak dibuka April 2017. Ya benar, untuk cari pasar yang lebih mungkin, tetapi masih ditelaah, belumlah ada info selanjutnya masalah ini, kata Senior Manajer Public Relation PT Garuda Indonesia Ikhsan Rosan waktu dihubungi di Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018.

Awalnya, gagasan penutupan penerbangan Garuda rute Jakarta-London muncul waktu Pahala hadiri rapat bersama dengan Komisi Perhubungan DPR, Senin 4 Juni 2018. Pada anggota dewan, Pahala membetulkan gagasan itu walau masih juga dalam step analisis.

Tetapi bersamaan dengan hal tersebut, Pahala menyebutkan perusahaan akan meningkatkan penerbangan alternatif ke Jakarta-Perancis. Gagasan ini dikatakan sesudah Uni Eropa sah mencabut keseluruhan larangan terbang buat semua maskapai asal Indonesia per Kamis, 14 Juni 2018.

Direktur Penting Garuda Indonesia Pahala Mansury menjelaskan kejelasan pembukaan rute Jakarta-Perancis direncanakan dapat diraih tahun 2019. Nanti, Garuda Indonesia akan layani penerbangan langsung dari Lapangan terbang Soekarno Hatta, Cengkareng, Banten ke Lapangan terbang Charles de Gaulle, Paris, Perancis. Yang pasti bukan tahun ini, katanya waktu didapati di Kantor Kementerian Koordinator Bagian Kemaritiman.

Hal sama, kata Pahala, masih dikerjakan pada penerbangan rute Jakarta-London. Menurut Pahala, Garuda Indonesia tidak aktif lakukan pemasaran pada rute penerbangan Jakarta-London. Kamj masih membahas ini, katanya.

Diluar itu, sekarang penerbangan rute Jakarta-London memang seharusnya berkompetisi dengan beberapa maskapai terkenal yang lain seperti Emirates Airways, Etihad Airways, Qatar Airways, sampai Malaysia Airlines. Diambil dari aplikasi pemesanan ticket Traveloka, harga ticket Jakarta-London untuk tanggal 2 Juli 2018 misalnya, cukup bervariatif.

Ticket Malaysia Airlines dari Jakarta-London jam 19.50 WIB dibandrol seharga Rp 5,5 juta. Sesaat Garuda Indonesia untuk waktu yang hampir sama, jam 17.55 WIH, dibandrol seharga Rp 13,2 juta. Harga ini masih tambah mahal dibandingkan Emirates Airlines di waktu yang sama yang cuma Rp 12,3 juta.

Anggota Komisi Perhubungan DPR asal Fraksi PDI Perjuangan Yoseph Umarhadi memandang cara barusan harus di dukung bila memang penerbangan Jakarta-London lebih memberikan keuntungan. Lebih, Garuda Indonesia belum juga mandiri serta terus saja mendapatkan seringkali suntikan dana dari pemerintah. Yang penting harus tetap ada penerbangan langsung ke Eropa, untuk tunjukkan jika Indonesia punyai maskapai yang berkualitas, katanya.

"

Cerita Sri Mulyani Mengenang Mar'ie Muhammad

PUPR Tentukan Biaya Tol Gempol - Pasuruan Rp 23 Ribu

, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) memutuskan biaya Tol Gempol-Pasuruan untuk kelompok I sebesar Rp 23 ribu. Hal tersebut sesuai dengan ketetapan Menteri PUPR No. 416/KPTS/M/2018 tanggal 4 Juli 2018 yang memutuskan kelompok type kendaraan serta penentuan besaran biaya buat Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi I serta II (Gempol Junction-Rembang-Pasuruan).

Biaya itu memakai skema tertutup ialah sebesar Rp 23 ribu untuk pemakai jalan tol kelompok 1 dari Gempol Junction ke arah Pasuruan, papar Direktur Tehnik PT Jasamarga Gempol Pasuruan Ari Wibowo dalam info tertulisnya, Senin, 9 Juli 2018.

Simak juga: Lebaran 2018, Tol Gempol-Pasuruan Seksi 2 Bekerja Fungsional

Dia menjelaskan Jalan Tol Gempol – Pasuruan sudah terpadu dengan ruas Jalan Tol Porong – Gempol serta ruas Jalan Tol Gempol – Pandaan. Karena itu pemakai jalan tol akan dipakai biaya integrasi yang berlaku pada masing–masing ruas, sebut ia.

Ari menjelaskan pemakai jalan tol kelompok 1 yang masuk dari Gerbang Tol (GT) Kejapanan ke arah Pasuruan akan dipakai biaya Ruas Tol Porong - Gempol Rp 3.000, biaya Ruas Tol Gempol - Pandaan Rp 2.500, serta biaya Ruas Tol Gempol - Pasuruan Rp 23 ribu hingga keseluruhan yang dibayarkan sebesar Rp 28.500.

Sesaat, pemakai jalan tol kelompok 1 yang masuk dari GT Pandaan ke arah ke Pasuruan akan dipakai biaya Ruas Tol Gempol - Pandaan Rp 8.000 serta biaya Ruas Tol Gempol - Pasuruan Rp 23 ribu hingga keseluruhan yang perlu dibayarkan sebesar Rp 31 ribu.

PT Jasamarga Gempol Pasuruan (JGP) akan lakukan publikasi sepanjang tujuh hari semenjak penentuan Surat Ketetapan Menteri PUPR serta penerapan biaya akan dikerjakan mulai 11 Juli 2018 jam 06.00 WIB.

Ruas jalan tol Gempol-Pasuruan selama 34,15 km. terdiri dari tiga seksi. Dua seksi yang sudah bekerja yakni Seksi I ( Gempol Junction-Rembang) selama 13,9 km. bekerja semenjak 2017. Sesaat seksi II (Rembang-Pasuruan) selama 6,6 km. yang sudah diresmikan pada 22 Juni 2018. Sedang Seksi III (Pasuruan-Grati) dalam step konstruksi.

Jalan Tol Gempol-Pasuruan yang disebut sisi dari Tol TransJawa bisa menjadi sisi yang menyambungkan kota penting di Jawa Timur yakni Surabaya-Banyuwangi. Jalan Gempol-Pasuruan dengan biaya tol Rp 23 ribu mempunyai nilai strategis buat kelancaran arus transportasi barang serta layanan dan diinginkan bisa meningkatkan perkembangan ekonomi di Pulau Jawa.

"